 |
| PILGUB BALI 2013 |
KPU pun diminta untuk segera memetakan daerah-daerah yang berpotensi terjadi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2014.
Pada pendaftaran calon anggota Dewan Pimpinan Daerah yang akan dimulai, bakal calon dapat segera mengumpulkan persyaratan dukungan masyarakat. Namun, jika ditemukan dukungan kepada lebih dari satu kandidat, sanksi dikenakan kepada bakal calon.
Hal itu disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat dengar pendapat dengan DPD di Jakarta, Rabu (20/2). Bakal calon anggota DPD bisa mendaftar pada 9-15 April 2013. Verifikasi kelengkapan administrasi 16-22 April, sedangkan verifikasi faktual persyaratan dukungan dilakukan 8-21 Mei. Administrasi bakal calon DPD masih bisa diperbaiki sepanjang 24-30 April. Kekurangan syarat dukungan masyarakat juga bisa diperbaiki pada 23-29 Mei.
Sementara itu, partai-partai diminta serius mengajukan politisi berintegritas dan bekerja untuk rakyat sebagai calon anggota legislatif Pemilu 2014. Pada saat bersamaan, masyarakat perlu mencatat dan menolak politisi bermasalah, termasuk yang terlibat dalam kasus korupsi. Ini disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow dan peneliti Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, secara terpisah di Jakarta, Rabu (20/2).
Kenyataannya sejumlah partai mengaku kesulitan menemukan kader-kader baik untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif ataupun pemimpin nasional. Orang-orang baik belum percaya penuh kepada partai. Hal tersebut diakui beberapa wakil partai dalam diskusi Empat Pilar ”Parpol: Dari, Oleh, dan Untuk Siapa?” yang diselenggarakan Megawati Institute, Rabu (20/2), di Jakarta.
Partai terus perkuat konsolidasi di dalam dan luar organisasi. Hingga di tahapan Pemilu 2014 ini, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat terus mengalami penurunan. Anggota parlemen ditengarai lebih mementingkan bekerja untuk partai dan dirinya untuk Pemilu 2014 dibandingkan melaksanakan tugas di parlemen. Parlemen pun kian sepi.
Rapat Panitia Kerja RUU Pilkada Komisi II DPR dengan pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Dewan Perwakilan Daerah, yang menurut rencana digelar kemarin pukul 14.00, juga ditunda. Saat dimintai konfirmasi, Wakil Ketua Komisi II A Hakam Naja mengatakan, rapat dibatalkan karena empat pemimpin Komisi II sibuk dengan agenda di luar parlemen
Rabu (20/2), di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso meminta Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa terkait perbedaan tafsir antara KPU dan Bawaslu berkaitan dengan nasib PKPI. Sutiyoso mengaku siap mendatangi Gedung MA setiap hari agar fatwa yang ditunggunya segera keluar. Di MK, Sutiyoso, didampingi kuasa hukumnya, Bambang Suroso, bertemu Ketua MK Mahfud MD untuk berkonsultasi mengenai kasus yang menimpa PKPI.
Anggota Bawaslu Daniel Zuchron menyatakan, dalam menyikapi persoalan penolakan KPU terkait PKPI ini, Bawaslu tengah membicarakan duduk permasalahan bersama pihak terkait.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD Rabu (20/2) memastikan, jumlah permohonan uji materi, khususnya yang terkait dengan soal politik kekuasaan, seperti Undang-Undang Pemilu Presiden; Pemilu DPR, DPD, dan DPRD; serta UU Pemerintah Daerah, meningkat. Mahfud tidak hafal jumlahnya, tetapi setiap minggu ada saja siding.
Terakhir, MK menyidangkan dua perkara pengujian UU Pilpres yang diajukan pakar komunikasi politik Effendi Gazali dan Sri Sudarjo. Selasa sebelumnya, MK memutus perkara pengujian UU Pilpres yang diajukan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Sutan Sukarnotomo. Mahfud menilai, banyak pengujian UU Pemilu dan Pilpres ke MK disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai.
Re-Wrote : ASI jakarta
No comments:
Post a Comment
Blog sederhana penuh makna